ADAPTASI ORGANISASI PELAYANAN PUBLIK DALAM MENGHADAPI EFISIENSI ANGGARAN: STUDI KASUS KELURAHAN GAYUNGAN KOTA SURABAYA - Bagus Reza Fahlevi (PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik, 2026)
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran membawa implikasi langsung terhadap kapasitas operasional organisasi pelayanan publik hingga tingkat kelurahan, khususnya dalam ketersediaan fasilitas dan keberlangsungan pelayanan administrasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk-bentuk adaptasi organisasi yang dilakukan Kelurahan Gayungan Kota Surabaya sebagai respons terhadap tekanan efisiensi anggaran, dengan menggunakan perspektif Resource Dependence Theory dan Institutional Theory sebagai kerangka analisis. Pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus diterapkan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan kontekstual. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap Lurah, Sekretaris Kelurahan, dan pegawai pelaksana pelayanan, kemudian dianalisis secara induktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi anggaran mengakibatkan tertundanya peremajaan fasilitas, keterbatasan perangkat kerja, dan munculnya hambatan operasional akibat benturan penggunaan fasilitas antara pelayanan administrasi kantor dan pelayanan jemput bola. Sebagai respons, Kelurahan Gayungan mengembangkan tiga mekanisme adaptasi organisasi: adaptasi perilaku melalui perubahan pola kerja yang lebih hemat dan selektif, adaptasi sumber daya melalui pemanfaatan fasilitas pribadi dan mekanisme swadaya internal, serta adaptasi berbasis modal sosial melalui dukungan dan partisipasi aktif masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan menunjukkan bahwa kapasitas adaptif organisasi pelayanan publik tingkat kelurahan tidak semata ditentukan oleh ketersediaan sumber daya formal, melainkan juga oleh kemampuan aparatur memobilisasi sumber daya informal dan modal sosial dalam mempertahankan keberlangsungan pelayanan publik di tengah keterbatasan fiskal.