Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, IPM, Kemiskinan dan Jumlah Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera noted pak - Ramania Sthefany Rolenta Parhusip; Raina Linda Sari; Irsad Lubis (Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING), 2026)
Perbedaan pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara menimbulkan berbagai argumen mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi, pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap pertumbuhan ekonomi, pengaruh kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi, serta pengaruh jumlah pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2019–2023. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel. Berdasarkan hasil estimasi menunjukkan bahwa penelitian ini menggunakan Model Fixed Effect sebagai model terbaik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki koefisien sebesar -0,614852 dengan nilai probabilitas 0,2179 (>0,05) yang dapat diartikan bahwa peningkatan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi walaupun arah koefisiennya negatif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki koefisien sebesar 3,615931 dengan nilai probabilitas 0,0000 (<0,05) yang menunjukkan bahwa peningkatan IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemiskinan memiliki koefisien sebesar -19,29937 dengan nilai probabilitas 0,0000 (<0,05) yang berarti bahwa peningkatan kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Jumlah pengangguran memiliki koefisien sebesar -0,963516 dengan nilai probabilitas 0,0257 (<0,05) yang menunjukkan bahwa peningkatan pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Implikasinya, pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara perlu memprioritaskan kebijakan peningkatan kualitas SDM (IPM) serta pengurangan kemiskinan dan pengangguran melalui penguatan layanan dasar dan penciptaan kerja produktif, disertai perbaikan efektivitas pemanfaatan PAD agar lebih berdampak pada pertumbuhan ekonomi.