PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PINJAM MEMINJAM UANG RENTENIR PERSPEKTIF KUHPERDATA - Afriyani Afriyani; Gufran Gufran; Jufrin Jufrin (Pagaruyuang Law Journal, 2026)
Kebutuhan dana cepat yang mendesak bagi pelaku ekonomi menengah ke bawah sering kali terbentur oleh kaku dan ketatnya prosedur administratif lembaga perbankan. Kondisi ini menciptakan ruang bagi masifnya praktik pinjam-meminjam uang informal melalui rentenir yang menawarkan kemudahan pencairan, namun menerapkan suku bunga eksploitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum konsumen serta bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian pinjam-meminjam uang dengan rentenir dari perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum konsumen secara formal setara sebagai subjek hukum, namun secara substantif berada dalam posisi subordinat akibat ketimpangan posisi tawar (bargaining power) ekstrem. Kontrak adhesi tersebut mengindikasikan adanya cacat kehendak berupa penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) dan paksaan ekonomi (economic duress). Bentuk perlindungan hukum konsumen mencakup perlindungan preventif melalui pembatasan asas kebebasan berkontrak demi ketertiban umum dan kesusilaan (Pasal 1337), serta perlindungan represif berupa hak menuntut pembatalan perjanjian atas pelanggaran syarat subjektif Pasal 1320 atau penyesuaian beban bunga oleh hakim berdasarkan asas itikad baik (Pasal 1338 ayat 3)