PERLINDUNGAN HUKUM HAK PASIEN ATAS PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN - Endah Rahayu Utami; Raudhatul Jannah; Sri Desma Juwita; Yeni Triana (ANDREW Law Journal, 2026)
Persetujuan tindakan medis atau informed consent merupakan hak fundamental pasien yang harus dihormati oleh tenaga medis sebelum tindakan medis dilakukan. Dalam praktiknya, pelanggaran terhadap hak ini seringkali menimbulkan sengketa hukum, yang dapat merugikan kedua belah pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap hak pasien atas persetujuan tindakan medis berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, terutama Pasal 276 yang mengatur kewajiban tenaga medis untuk memberikan penjelasan yang jelas dan memadai mengenai prosedur, risiko, dan alternatif pengobatan. Penelitian ini akan menganalisis pengaturan hukum mengenai hak pasien atas persetujuan tindakan medis dalam UU Kesehatan, dengan mengulas kewajiban hukum tenaga medis untuk memperoleh persetujuan pasien. Selain itu, penelitian ini akan membahas akibat hukum terhadap tindakan medis yang dilakukan tanpa adanya informed consent, yang dapat mengarah pada potensi gugatan malpraktik dan pelanggaran terhadap hak asasi pasien. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya perlindungan hak pasien dalam dunia medis serta memberikan rekomendasi bagi tenaga medis dan pembuat kebijakan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan hukum yang ada, guna menghindari terjadinya sengketa hukum yang merugikan pasien maupun tenaga medis.