Mengkaji Kebijakan Pembatasan Usia Pernikahan dan Kaitannya Dengan Dispensasi Pernikahan - Oprasetya Fajar Thorifa'i; Muhammad Rayhan Syauqii; Laula Khairun Nisa; Fuad Abdulgani; Teuku Fahmi (Nengah Nyappur, 2025)
Pernikahan dini menjadi salah satu fenomena sosial sekaligus masalah yang harus dihadapi serta harus segera diselesaikan. Dalam upaya menyelesaikan masalah tersebut, pemerintah memberlakukan pembatasan usia pernikahan. Namun dalam pelaksanaannya, pemerintah sendiri memberikan kelonggaran kelonggaran berupa pengajuan dispensasi pernikahan. Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini disusun untuk mengkaji kebijakan pembatasan usia pernikahan dan kaitannya dengan dispensasi pernikahan. Jenis data yang digunakan dalam pengabdian ini adalah jenis data sekunder, Tujuan analisis data sekunder,yaitu untuk menggali dan menemukan permasalahan (pertanyaan) pengabdian baru serta menguji kebenaran hasil pengabdian terdahulu. Dalam menggunakan analisis data sekunder peneliti harus memperhatikan kualitas data yang akan digunakan Dikeluarkannya kebijakan dispensasi pernikahan, nyatanya mengurangi efektivitas dibentukknya undang undang pembatasan usia perkawinan, namun apabila dilihat lebih dalam, pernikahan usia dini terjadi karena maraknya fenomena hamil diluar nikah, maka menikah menjadi jalan satu satunya. Maka upaya yang dapat dilakukan diantaranya penyediaan pendidikan formal yang dapat memadai, pemberdayaan peran keluarga dalam mencegah dan memahami bahaya dari perkawinan usia dini, peningkatan peran dari pemerintah, & Menciptakan kondisi kesetaraan gender.