ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DALAM PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DI KABUPATEN BANYUWANGI - Arum Dewi Anjini (JMAN (Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara), 2019)
Perubahaan good government menjadi good governance menjadikan tuntutan bagi pemerintah dalam meperbaiki praktik-praktik yang buruk seperti KKN. Kini penerapan good governance di Indonesia telah baik, seperti di Kabupaten Banyuwangi dengan penilaian SAKIP 2017 mengalami  peningkatan 4,59 point. Tujuan dari artikel ini untuk menganalisis fenomena birokrasi di Banyuwangi Metode yang digunakan penulis dalam artikel ini adalah studi kasus. Pendekatan studi kasus pada artikel ini digunakan untuk mengeksplorasi kehidupan nyata suatu kasus atau fenomena birokrasi dengan pengumpulan data melalui berita di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Hasil analisis, kini penerapan good governance di Indonesia telah baik, seperti di Kabupaten Banyuwangi yang mendapat apresiasi dari pemerintah dan menjadikannya predikat A dalam akuntabilitasnya. Kunci keberhasilan meraih predikat A yaitu menganut asas 'money follow result' yang berorientasi ke manfaat program dan penerapan prinsip-prinsip good governance partisipasi, supermasi hukum, responsive, efektivitas dan efisien, transapran, dan akuntabilitas.  Kata Kunci : Good governance, administrasi pembangunan, SAKIP.