ANALISIS FUNGSI PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR MAMUJU TENGAH - Yohannis, Yohannis; Hasan, Yulia A.; Hamid , Abd. Haris (Indonesian Journal of Legality of Law, 2026)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kewenangan Polres Mamuju Tengah dalam upaya menanggulangi tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam proses penyidikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, analisis konseptual, dan studi empiris pendukung untuk memperkuat temuan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan Polres Mamuju Tengah dalam menangani kasus pencurian kendaraan bermotor meliputi tindakan preventif melalui sosialisasi dan patroli rutin, serta tindakan represif berupa penyelidikan, penangkapan, dan pemrosesan hukum terhadap pelaku sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan kepolisian lainnya. Meskipun demikian, pelaksanaan penegakan hukum masih belum optimal karena dihadapkan pada berbagai kendala. Hambatan utama tersebut mencakup keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi jumlah maupun kompetensi penyidik, minimnya sarana dan prasarana pendukung seperti peralatan identifikasi forensik, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang masih enggan melapor dan belum menerapkan langkah pengamanan pribadi terhadap kendaraan bermotor. Selain itu, faktor sosial-ekonomi masyarakat turut berkontribusi terhadap meningkatnya potensi kejahatan. Dengan demikian, diperlukan strategi penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya aparat, serta edukasi hukum berbasis masyarakat guna menciptakan sistem penegakan hukum yang efektif dan berkelanjutan dalam menekan angka pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Mamuju Tengah. This study aims to analyze and describe the implementation of law enforcement by the Indonesian National Police (Polri), specifically the Central Mamuju Police Department, in responding to motorcycle theft cases, and to identify the factors hindering the investigation process. The research employs a normative legal method supported by statutory, conceptual, and socio-empirical approaches to obtain comprehensive findings. The results reveal that the efforts implemented by the Central Mamuju Police Department include preventive measures such as legal awareness campaigns and routine patrols, as well as repressive measures involving investigations, arrests, and the prosecution of offenders in accordance with the Indonesian Criminal Code and relevant policing regulations. However, the enforcement efforts have not yet reached optimal effectiveness due to several obstacles. The major barriers identified include limited human resources in terms of both quantity and investigative competence, inadequate supporting facilities and infrastructure, such as forensic identification tools, and low public legal awareness, with community members often reluctant to report cases and failing to apply personal preventive security measures for their vehicles. Additionally, the local community's socioeconomic conditions contribute to increased vulnerability to crime. Therefore, strengthening institutional capacity, improving law enforcement personnel's competence, and expanding community-based legal education are essential strategies to establish a more effective and sustainable framework for reducing motorcycle theft in Central Mamuju Regency.