PELINDUNGAN HAK CIPTA KARYA ILMIAH BERBASIS KECERDASAN BUATAN DI INDONESIA - Linawati Linawati; Sri Astutik; Ernu Widodo; Subekti Subekti; Nur Handayati (ACADEMIA: Jurnal Inovasi Riset Akademik, 2026)
The rapid development of artificial intelligence (AI) has brought significant changes to the academic world, particularly in the process of writing scientific papers. AI is now being used for literature searches, data analysis, outlining, and automated text generation. This utilization presents new legal issues related to the copyright status of AI-based scientific works. This study aims to analyze the legal status of AI-generated scientific works under Indonesian copyright law and the forms of legal protection that can be provided. The research method used is normative law with a statutory and conceptual approach. The results show that based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, AI cannot be considered a creator because it is not a legal subject with will and the capacity for legal responsibility. Copyright protection can only be granted if humans hold primary control and make a dominant intellectual contribution, thus positioning AI as a limited academic tool. The use of AI without clear attribution has the potential to violate the moral rights of creators and harm scientific ethics. Therefore, it is necessary to strengthen adaptive national regulations and develop academic guidelines in higher education to ensure legal certainty, transparency, and academic integrity. ABSTRAK Pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) membawa perubahan signifikan dalam dunia akademik, khususnya proses penyusunan karya ilmiah. AI kini dimanfaatkan untuk penelusuran literatur, analisis data, pembuatan kerangka, hingga penyusunan teks otomatis. Pemanfaatan ini menghadirkan persoalan hukum baru terkait status hak cipta karya ilmiah berbasis AI. Penelitian ini bertujuan menganalisis status hukum karya ilmiah yang dihasilkan AI berdasarkan hukum hak cipta Indonesia serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, AI tidak dapat berkedudukan sebagai pencipta karena bukan subjek hukum yang memiliki kehendak serta kapasitas tanggung jawab yuridis. Perlindungan hak cipta hanya dapat diberikan apabila manusia memegang kendali utama dan memberikan kontribusi intelektual yang dominan, sehingga AI diposisikan sebatas alat bantu akademik. Pemanfaatan AI tanpa atribusi yang jelas berpotensi melanggar hak moral pencipta serta mencederai etika keilmuan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi nasional yang adaptif serta penyusunan pedoman akademik di perguruan tinggi untuk menjamin kepastian hukum, transparansi, dan integritas akademik.