Komunikasi Krisis Pemerintah Pasca Aksi Massa 2025: Transparansi, Koordinasi, Empati, dan Legitimasi Politik di Indonesia - Achmad Galih Praba; Yenny; Dhimam Abror (ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin, 2026)
Aksi massa besar-besaran pada Agustus–September 2025 di berbagai kota besar Indonesia dipicu oleh kebijakan tunjangan rumah anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan. Kebijakan ini dinilai publik sebagai bentuk ketidakpekaan sosial, sekaligus menyingkap kelemahan komunikasi krisis pemerintah dalam merespons isu sensitif. Penelitian kualitatif-deskriptif ini mengevaluasi efektivitas komunikasi krisis pemerintah melalui analisis wacana pada pernyataan resmi, berita media massa, dan opini media sosial. Fokus utamanya meliputi strategi komunikasi publik, koordinasi lintas lembaga, dan dampaknya terhadap legitimasi politik. Hasil penelitian menunjukkan komunikasi krisis pemerintah cenderung reaktif, tidak terkoordinasi, minim empati, serta lambat dalam klarifikasi, sehingga memicu krisis legitimasi yang berlarut-larut. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan sistem komunikasi krisis nasional yang terkoordinasi dan berbasis prinsip two-way symmetrical communication untuk menempatkan publik sebagai mitra dialog, bukan sekadar objek informasi.