Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong (Studi pada BPKAD Kabupaten Sorong) - Putri Nur Isnaini; Annisa' Khaerani; Andi Irwan (Financial and Accounting Indonesian Research, 2026)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sebanyak 8.030 kasus permasalahan pada tahun 2018 menenai ketidakpatuhan pemerintah terhadap peraturan yang tertuang pada perundang-undangan Salah satu penyebab yang menjadi permasalahan tersebut yaitu, Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam lingkup desa, masih begitu banyak jumlahnya yang tidak familiar atau kurangnya pemahaman terhadap SAP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam penyusunan laporan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sorong, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi selama proses implementasi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam di BPKAD Kabupaten Sorong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum BPKAD Kabupaten Sorong telah mengimplementasikan SAP sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, implementasi tersebut masih menghadapi kendala, khususnya pada aspek kesiapan aplikasi atau sistem informasi keuangan yang digunakan. Ketidaksiapan dan ketidakstabilan sistem menyebabkan keterlambatan dalam penyajian laporan keuangan, yang berdampak pada efisiensi dan akurasi pelaporan.