PENGATURAN HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN TATA RUANG DI INDONESIA - Pebwiranda, Rosita; Nurhikmah, Nurhikmah; Fitriah, Hilyatun Nida; Natasya, Cindy (LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum, 2025)
Pertumbuhan penduduk yang semakin hari semakin banyak berbanding terbalik dengan ketersediaan lahan yang ada mengakibatkan pemerintah harus membuka lahan baru yaitu dengan mengalihfungsikan hutan untuk membangun pemukiman. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi motivasi pemerintah dalam membangun suatu pemukiman dan bagaimana pengaturan pengalihan fungsi hutan yang sesui dengan Sustainable Development Goals (SDG’S): Kota dan Pemukiman yang berkelanjutan berdasarkan Undang-undang Tata Ruang. Metode penelitian yang dipakai yaitu jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan (Statute-Approach). Sumber data dalam penelitian adalah data sekunder dengan pengumpulan melalui studi pustaka atau library research. Faktor pengalihan hutan menjadi suatu pemukiman yaitu ada faktor eksternal dan faktor internal. Selain itu juga terdapat faktor lain seperti, faktor aksesibilitas, pelayanan umum, karakteristik lahan, peraturan mengenai tata guna lahan dan prakarsa pengembangan. Pengalihan fungsi hutan menjadi kota dan pemukiman berkelanjutan diatur dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Tata Ruang, artinya Pengaturan Tata Ruang itu merupakan suatu upaya pembentukan landasan hukum bagi masyarakat dalam tata ruang. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan suatu kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan memanfaatkan ruang untuk mewujudkan suatu struktur ruang dan pola-pola yang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan serta penetapan tata ruang.