Peran Kepemimpinan Lurah dalam Membangun Etos Kerja Aparatur Sipil Negara: Studi di Kantor Lurah Kasupute, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe - Sitti Rahmatyah (Indo Green Journal, 2026)
Kepemimpinan pada tingkat kelurahan memegang peranan sangat strategis karena menjadi garda terdepan yang berinteraksi langsung dengan kebutuhan masyarakat sekaligus menjadi penentu arah kerja seluruh jajaran aparatur. Sebagai unit pemerintahan paling bawah namun paling dekat dengan masyarakat, kinerja kelurahan sangat menentukan persepsi publik terhadap keberhasilan penyelenggaraan negara secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pelaksanaan peran kepemimpinan Lurah, strategi yang diterapkan, serta faktor pendukung dan penghambat dalam upaya meningkatkan etos kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Lurah Kasupute, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang memungkinkan peneliti memahami fenomena secara menyeluruh sesuai konteks lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan terpilih, pengamatan langsung terhadap aktivitas sehari hari di lingkungan kantor kelurahan, serta penelaahan dokumen kedinasan. Informan penelitian meliputi Lurah Kasupute, Sekretaris Kelurahan, aparatur pelaksana, dan perwakilan warga pengguna layanan yang ditetapkan dengan teknik purposive sampling. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Lurah telah menjalankan fungsi keteladanan, pengarahan, motivasi, dan pembinaan, pola kepemimpinan yang diterapkan masih sangat didominasi oleh pendekatan kekeluargaan sehingga penegakan aturan dan penerapan konsekuensi kurang berjalan tegas dan konsisten. Upaya peningkatan etos kerja telah dilakukan melalui pertemuan rutin, pengingat kedisiplinan, serta pembinaan nilai nilai kedinasan, namun belum didukung oleh pedoman kerja tertulis, sistem penghargaan dan sanksi yang terukur, maupun pengembangan kapasitas yang terencana. Faktor yang mendukung pelaksanaan kepemimpinan meliputi hubungan antar pribadi yang harmonis dan kesadaran dasar aparatur akan tugas negara, sedangkan hambatan utama berupa keengganan menerapkan aturan secara tegas, keterbatasan fasilitas kerja, belum tertatanya prosedur baku, serta minimnya pendampingan berkelanjutan dari pemerintah kecamatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya peningkatan etos kerja aparatur memerlukan penyeimbangan antara pendekatan humanis dengan penegakan disiplin dan aturan yang jelas, adil, dan konsisten, didukung sistem manajemen kepegawaian yang terstruktur dari tingkat kelurahan hingga kabupaten.