HUKUM TRANSAKSI DAN INFORMASI ELEKTRONIK BERHUBUNGAN DENGAN HUKUM PELANGGARAN PERJUDIAN ONLINE - Dahris Siregar (Jurnal Hukum Positum, 2023)
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 19 Tahun 2016, pasal 27 ayat 2, bersama dengan pasal 45 ayat 2 UU tersebut, orang yang bermain judi online dapat dipidana. Seluruh proses dari permainan online yang sesungguhnya, baik itu taruhan, bermain, dan mengumpulkan uang melalui situs web. Tindak pidana yang berkaitan pasal 27, ayat 2, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengatur perjudian di internet. Selain itu, tindak pidana diatur dalam pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini dilakukan untuk menentukan cara penegakan hukum menangani pelanggaran yang terkait dengan perjudian online dan hambatan yang dihadapinya. Pada penelitian ini mengacu kepada penelitian hukum dilakukan secara yuridis normatif, di mana hukum dianggap sebagai yang tercantum dalam buku hukum (law in books) atau sebagai aturan atau standar yang berfungsi sebagai standar untuk perilaku manusia yang dapat diterima. Materi primer dan sekunder merupakan dasar penelitian hukum normatif ini. Studi tentang aturan perundang-undangan. Tulisan ini menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.