PENGAWASAN TERHADAP ROKOK ILEGAL DI WILAYAH KERJA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA CUKAI TMPA SEMARANG - Fatra Algheno Akbar; Budi Ispriyarso; Nabitatus Sa'adah (Diponegoro Law Journal, 2025)
Indonesia memerlukan dana pembangunan yang salah satunya bersumber dari penerimaan cukai. Cukai dikenakan pada barang tertentu yang konsumsinya perlu diawasi, seperti rokok. Namun, maraknya peredaran rokok ilegal merugikan negara karena beredar tanpa membayar bea masuk, cukai, maupun PPN, serta tidak mematuhi ketentuan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu meneliti kondisi nyata di masyarakat untuk menemukan fakta, kemudian menganalisis permasalahan secara sistematis dan menyeluruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peredaran rokok ilegal di wilayah kerja KPPBC TMPA Semarang terjadi karena daerah ini menjadi jalur utama distribusi dari wilayah timur ke barat Pulau Jawa, meskipun bukan wilayah penghasil maupun pasar utama. Upaya pengawasan dilakukan melalui kerja sama antarinstansi, operasi bersama, pengembangan intelijen, serta penggunaan teknologi cyber crawling. Selain itu, pemerintah menerapkan sanksi hukum bagi produsen dan pengedar sesuai Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.