URGENSI ONLINE DISPUTE RESOLUTION SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA - Nadzya Tanazal E.Ar; Dona Budi Kharisma (Jurnal Privat Law, 2021)
AbstractThis legal research the urgency of Online Dispute Resolution as an alternative dispute resolution in the financial technology (fintech) sector. This research uses prescriptive normative legal research methods. The results of this study to ensure optimization of fintech for economic growth and financial inclusion in Indonesia, first, the philosophical foundation that refers to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in Article 28 F, 28 C and 31 paragraph 5 states that the state supports the existence of technology if it all are considered good and bring benefits to the community. Second, the sociological foundation with the rapid growth of fintech has been directly proportional to the legal issues of the fintech dispute. Third, the juridical foundation because regulations related to fintech and APS are seen to be no longer in accordance with the development of law and community needs so that it is necessary to establish more stringent regulations and in accordance with the needs of the community and fintech development in order to provide protection and benefits to fintech users.Keywords: Online Dispute Resolution, fintech, protection.AbstrakPenulisan hukum ini mengkaji terkait urgensi dari Online Dispute Resolution sebagai alternatif penyelesaian sengketa di sektor financial technology(fintech). Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Hasil penelitian ini untuk memastikan optimalisasi fintech bagi pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan di Indonesia, pertama, landasan filosofis yang mengacu pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 28 F, 28 C dan 31 ayat 5 menyebutkan bahwa negara mendukung keberadaan teknologi jika itu semua dinilai baik dan membawa manfaat kepada masyarakat. Kedua, landasan sosiologis dengan pesatnya pertumbuhan fintech telah berbanding lurus dengan isu hukum sengketa fintech. Ketiga, landasan yuridis karena peraturan terkait fintech dan APS dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga diperlukan pembentukan peraturan yang lebih tegas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan fintech guna memberikan perlindungan serta manfaat terhadap konsumen fintech.Kata Kunci: Online Dispute Resolution, fintech, perlindungan