Implementasi Kebijakan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Di BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan - H. Akhmad Yusuf (Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ), 2025)
Salah satu tantangan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan pada era reformasi birokrasi adalah menciptakan aparatur sipil negara (ASN) yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki kapasitas kepemimpinan strategis dalam mendorong perubahan. Kebijakan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) merupakan instrumen penting yang dirancang untuk menyiapkan pejabat administrator sebagai pemimpin perubahan di unit kerjanya masing-masing, dengan pendekatan kepemimpinan adaptif, kolaboratif, dan berorientasi hasil. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menelaah implementasi kebijakan PKA di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sumatera Selatan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi dengan informan kunci, termasuk pejabat BPSDMD, widyaiswara, peserta PKA, dan instansi pengirim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKA berjalan efektif, didukung oleh komunikasi yang jelas, sumber daya memadai, komitmen tinggi dari pemangku kepentingan, serta struktur birokrasi yang terkoordinasi. Namun, sejumlah tantangan menghambat pencapaian hasil optimal, seperti adaptasi teknologi, keragaman peserta, keterbatasan anggaran, beban kerja, mutasi pegawai, dan kendala geografis. Penanggulangan tantangan tersebut memerlukan pendekatan adaptif, integrasi hasil pelatihan ke dalam sistem manajemen kinerja organisasi, serta sinergi antar pemangku kepentingan. Kesimpulannya, PKA bukan sekadar program formal, melainkan investasi jangka panjang untuk mencetak pemimpin birokrasi yang adaptif, profesional, dan berintegritas