Implikasi Hukum dan Pertimbangan Strategis dalam Proyek Infrastruktur Gas Medis Melalui Perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO) - Arikha Saputra; Budi Santoso; Budi Ispiyarso; Adi Suliantoro; Fitika Andraini; Antono Adhi (Soepra Jurnal Hukum Kesehatan, 2025)
Penelitian ini membahas dampak hukum serta pertimbangan strategis dalam pengembangan proyek infrastruktur gas medis melalui mekanisme Kerja Sama Operasional (KSO). Saat ini, KSO semakin penting dalam mendukung pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Meskipun KSO tidak diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), mekanisme ini tetap digunakan sebagai dasar hukum bagi berbagai proyek infrastruktur, baik publik maupun swasta, termasuk instalasi gas medis di rumah sakit. Penelitian ini mencakup analisis terhadap tantangan hukum yang muncul, seperti status KSO sebagai entitas yang tidak berbadan hukum, serta bagaimana hak, kewajiban, dan risiko didistribusikan di antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan manfaat strategis penggunaan KSO, antara lain pengurangan risiko finansial, percepatan proses pembangunan, serta pemanfaatan keahlian dari sektor swasta. Namun demikian, penggunaan KSO juga mengandung risiko tertentu, seperti kemungkinan terjadinya kegagalan teknis dan sengketa hukum, yang perlu dikelola secara tepat melalui kontrak yang jelas dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Secara umum, penelitian ini bertujuan memberikan panduan hukum dan strategis bagi berbagai pihak, seperti rumah sakit, investor swasta, dan pemerintah, dalam merancang proyek gas medis yang legal, aman, dan berkelanjutan. Diharapkan, temuan penelitian ini dapat membantu meningkatkan efisiensi layanan kesehatan serta mendukung kebijakan kesehatan nasional.Abstract: This study discusses the legal impact and strategic considerations in the development of medical gas infrastructure projects through the Operational Cooperation Agreement (KSO) mechanism. Currently, KSOs are increasingly important in supporting the development of healthcare facilities in Indonesia. Although KSOs are not explicitly regulated in the Civil Code (KUHPerdata), they are still considered the legal basis for various infrastructure projects, both public and private, including medical gas installations in hospitals. This study includes an analysis of the legal challenges that arise, such as the KSO's status as an entity without legal status, and how rights, obligations, and risks are distributed among the parties involved in the agreement. In addition, this study also considers the strategic benefits of using KSOs, such as reducing financial risks, accelerating the development process, and obtaining expertise from the private sector. However, the use of KSOs also carries certain risks, such as the possibility of technical failures and legal disputes, which need to be managed properly through clear contracts and effective dispute resolution mechanisms. In general, this research aims to provide legal and strategic guidance for various parties, such as hospitals, private investors, and the government, in designing legal, safe, and sustainable medical gas projects. It is hoped that the research findings will help improve the efficiency of healthcare services and support national health policies.