Optimalisasi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Untuk Meningkatkan Pendapatan Negara Pada Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia Periode 2020-2024 - Perkasa, Risang Achmad Putra; Pitono, Andi; Sartika, Ika (Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics, 2026)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam meningkatkan pendapatan negara pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum Republik Indonesia selama periode 2020–2024. Fokus penelitian diarahkan pada perencanaan, pelaksanaan, serta mekanisme pengawasan PNBP, termasuk efektivitas digitalisasi layanan melalui platform AHU Onlinedan integrasi sistem pembayaran SIMPONI. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi dokumentasi, analisis data sekunder, serta telaah regulasi terkait PNBP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan PNBP Ditjen AHU mengalami tren peningkatan signifikan dan melampaui target pada tahun 2022–2024, yang dipengaruhi oleh digitalisasi layanan hukum, peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap layanan administrasi hukum, dan perbaikan proses pelayanan publik. Namun demikian, struktur PNBP masih mengalamiketimpangan yang ditandai dengan dominasi dua layanan, yaitu Fidusia dan Badan Hukum, yang menyumbang lebih dari90% total PNBP. Ketergantungan ini menciptakan risiko fiskal dan menunjukkan perlunya diversifikasi sumber penerimaan. Penelitian juga menemukan bahwa digitalisasi melalui AHU Online mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan. Namun, pemanfaatan sistem digital belum optimal pada layanan non-dominan, literasi hukum digital masyarakat masih rendah, dan mekanisme pengawasan berbasis digital belum sepenuhnya terstandarisasi. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian memberikan rekomendasi berupa diversifikasi layanan PNBP, penguatan integrasi sistem digital, peningkatan literasi hukum masyarakat, serta perbaikan pengawasan internal guna menciptakan tata kelola PNBP yang berkelanjutan dan sejalan dengan prinsip Good Governance.