Tren Penelitian Hak Komunal dalam Kajian Agraria di Indonesia: Analisis Bibliometrik Berbasis Dimensions - Gede Cahya Widiyandika; M Nur Kamila Amrullah; Rizqi Akbar Maksudi; Surya Panji Dipantara (Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology, 2026)
Penelitian ini bertujuan memetakan tren, pola, dan kesenjangan penelitian tentang hak komunal dan hak ulayat dalam kajian agraria Indonesia secara sistematis menggunakan pendekatan bibliometrik berbasis database Dimensions. Metode yang digunakan mencakup pencarian sistematis dengan query ("communal land rights" OR "ulayat rights") AND Indonesia pada judul dan abstrak, disertai kriteria inklusi berupa artikel ilmiah berbahasa Indonesia maupun Inggris tanpa batasan tahun, menghasilkan 64 artikel terpublikasi (2010–2026). Visualisasi dan analisis jaringan dilakukan menggunakan VOSviewer versi 1.6.20 melalui teknik co-occurrence keyword dengan threshold minimum 5 kemunculan, overlay visualization, dan density visualization. Hasil menunjukkan pertumbuhan publikasi yang signifikan sejak 2022, dengan puncak pada 2025 (n=13). Analisis co-occurrence mengidentifikasi 48 kata kunci yang terbagi dalam empat kluster tematik: (1) hukum agraria dan pengakuan hak masyarakat adat (Kluster Merah, 17 kata kunci); (2) eksistensi dan bentuk hak ulayat (Kluster Biru, 15 kata kunci); (3) regulasi dan prosedur hukum normatif (Kluster Hijau, 12 kata kunci); dan (4) perspektif kepemilikan lintas sistem hukum (Kluster Kuning, 4 kata kunci). Overlay visualization mengonfirmasi pergeseran tematik dari kajian eksistensi hak (sebelum 2022) menuju isu sengketa, tantangan yuridis, dan pengakuan hak masyarakat adat (2023–2025). Universitas Pattimura (n=7) merupakan institusi paling produktif. Novelty penelitian ini terletak pada penggunaan Dimensions bukan Scopus untuk menangkap literatur domestik yang lebih kaya, disertai identifikasi lima research gap yang terverifikasi secara empiris: minimnya kajian empiris lapangan, absennya komparasi lintas komunitas adat, gap kajian gender, lemahnya integrasi keadilan lingkungan, dan ketiadaan kerangka pluralisme hukum yang eksplisit.