TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN DAN PENANGANAN SAMPAH DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH: (STUDI KASUS KOTA BANDUNG DAN KOTA CIMAHI) - Muhammad Iqbal Nur Hakim; Rini Irianty Sundary; Hasyim Adnan (SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial, 2026)
Permasalahan sampah perkotaan di Indonesia terus meningkat akibat pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan perubahan pola konsumsi masyarakat sehingga menuntut pengelolaan yang efektif dalam kerangka otonomi daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab dan kendala pemerintah daerah dalam pengelolaan dan penanganan sampah di Kota Bandung dan Kota Cimahi. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dan empiris dengan pendekatan kualitatif. Populasi penelitian meliputi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah di kedua daerah, sedangkan sampel ditentukan secara purposive sampling dengan informan utama dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung dan Kota Cimahi. Instrumen penelitian berupa studi dokumentasi, wawancara semi terstruktur, dan observasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua pemerintah daerah telah melaksanakan tanggung jawab hukum, administratif, teknis, dan sosial dalam pengelolaan sampah melalui penguatan regulasi, program edukasi masyarakat, pengembangan bank sampah, serta pemanfaatan teknologi RDF. Kendala utama meliputi keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana, ketergantungan pada TPA Sarimukti, rendahnya kesadaran masyarakat, dan belum optimalnya dukungan regulasi. Kesimpulannya, keberhasilan pengelolaan sampah memerlukan penguatan kelembagaan, partisipasi masyarakat, serta kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas.