Digital Transformation in Realizing Fair and Integral Bureaucratic Governance through the ASN Portal: A Maqâshid al-Syarî‘ah Perspective - M Findo Riatama; Siti Nurjanah; Isa Ansori; Warsono Warsono; Ariza Umami (Madania: Jurnal Kajian Keislaman, 2026)
This study aims to examine the gap between technical efficiency and public ethics in Indonesia’s ASN digital management and to propose a maqâshid al-syarî‘ah-based governance model. Although Law Number 20 of 2023 mandates efficiency and transparency, digital platforms such as ASN Digital, SIASN, e-Kinerja, and MOOC remain largely focused on administrative targets, often overlooking moral integrity, service integration, and digital fatigue among civil servants. This study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. Regulations governing ASN management are analyzed systematically and deductively through the principles of maqâshid al-syarî‘ah, particularly hifdz al-din and hifdz al-mal. The findings reveal that the absence of an ethical dimension in ASN digital platforms creates opportunities for maladministration, subjectivity in promotion decisions, manipulation of performance data, and inefficient use of state resources. To address these problems, this study proposes a transcendental value-based reconstruction model through three strategies. First, digital platforms should incorporate an ethical oath or integrity contract upon user access. Second, an integrated merit-system algorithm should be developed to flag promotion applications involving disciplinary violations or unexplained financial irregularities for further review. Third, competency modules should be transformed from mere training-hour recording systems into platforms for ethical reflection and moral commitment. The study concludes that integrating maqâshid al-syarî‘ah principles into the technical architecture of ASN digital platforms can transform technology from an administrative burden into an instrument of ethical bureaucratic governance that promotes honesty, justice, accountability, and public welfare, thereby supporting clean and integrity-based governance. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesenjangan antara efisiensi teknis dan etika publik dalam pengelolaan digital Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia serta menawarkan model tata kelola berbasis maqâshid al-syarî‘ah. Meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 mengamanatkan efisiensi dan transparansi, platform digital seperti ASN Digital, SIASN, e-Kinerja, dan MOOC masih cenderung berfokus pada target administratif, serta kurang memperhatikan integritas moral, integrasi layanan, dan kelelahan digital di kalangan aparatur sipil negara. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Peraturan yang mengatur manajemen ASN dianalisis secara sistematis dan deduktif berdasarkan prinsip-prinsip maqâshid al-syarî‘ah, khususnya hifdz al-din dan hifdz al-mal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan dimensi etis dalam platform digital ASN membuka peluang terjadinya maladministrasi, subjektivitas dalam keputusan promosi, manipulasi data kinerja, dan inefisiensi penggunaan sumber daya negara. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini menawarkan model rekonstruksi berbasis nilai transendental melalui tiga strategi. Pertama, platform digital perlu mengintegrasikan fitur sumpah etis atau kontrak integritas pada saat pengguna mengakses sistem. Kedua, perlu dikembangkan algoritma sistem merit yang terintegrasi untuk menandai usulan promosi yang melibatkan pelanggaran disiplin atau ketidakwajaran profil keuangan agar dapat ditinjau lebih lanjut. Ketiga, modul kompetensi perlu ditransformasikan dari sekadar sistem pencatatan jam pelatihan menjadi sarana refleksi etis dan penguatan komitmen moral. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi prinsip-prinsip maqâshid al-syarî‘ah ke dalam arsitektur teknis platform digital ASN dapat mengubah teknologi dari beban administratif menjadi instrumen tata kelola birokrasi yang etis, yang mendorong kejujuran, keadilan, akuntabilitas, dan kemaslahatan publik, sehingga mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.