Tata Kelola Ekonomi Biru Daerah: Analisis Gap antara Desain Kebijakan, Kinerja Ekonomi, dan Realisasi Kesejahteraan di Bima dan Dompu - Firmansyah; Haeril; Junaidin (ijd-demos, 2026)
Abstrak Penelitian ini berangkat dari paradoks pembangunan pesisir di Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu, ketika potensi sumber daya kelautan yang melimpah belum sepenuhnya bertransformasi menjadi kesejahteraan masyarakat pesisir. Penelitian bertujuan menganalisis kesenjangan antara desain kebijakan ekonomi biru, kinerja ekonomi sektoral, dan realisasi kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, analisis dokumen kebijakan, serta data ekonomi daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor kelautan dan perikanan berkontribusi dominan terhadap PDRB, mencapai 39,7% di Kabupaten Bima dan 40,4% di Kabupaten Dompu pada tahun 2025, dengan pertumbuhan ekonomi masing-masing sebesar 2,82% dan 3,44%. Namun, peningkatan kinerja ekonomi tersebut belum berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat pesisir, yang masih ditandai tingkat kemiskinan pesisir sebesar 14,2%, rendahnya hilirisasi ekonomi, serta terbatasnya integrasi rantai nilai lokal. Meskipun rata-rata pendapatan rumah tangga nelayan meningkat dari Rp2,15 juta menjadi Rp2,98 juta per bulan selama periode 2021–2025, manfaat ekonomi masih terkonsentrasi pada rantai distribusi tertentu. Temuan ini menegaskan perlunya restrukturisasi tata kelola ekonomi biru melalui integrasi kelembagaan, penguatan nilai tambah lokal, dan pembangunan pesisir yang lebih inklusif guna memastikan pertumbuhan ekonomi maritim dapat terkonversi menjadi kesejahteraan yang berkelanjutan. Kata Kunci: Ekonomi Biru, Tata Kelola Daerah, Kesejahteraan Pesisir, Kinerja Ekonomi, Pembangunan Berkelanjutan.   Abstract This study is grounded in the paradox of coastal development in Bima and Dompu Regencies, where abundant marine and fisheries resources have not been fully translated into improved coastal community welfare. The research aims to examine the gap between blue economy policy design, sectoral economic performance, and welfare outcomes. A qualitative descriptive approach with a case study design was employed through in-depth interviews, field observations, policy document analysis, and regional economic data assessment. The findings reveal that the marine and fisheries sector remains the dominant contributor to regional economic output, accounting for 39.7% of Gross Regional Domestic Product (GRDP) in Bima Regency and 40.4% in Dompu Regency in 2025, while regional economic growth reached 2.82% and 3.44%, respectively. Despite this economic significance, the gains have not been proportionally reflected in coastal welfare, as evidenced by a coastal poverty rate of 14.2%, limited downstream industrialization, and weak integration of local value chains. Although the average monthly income of fishing households increased from IDR 2.15 million to IDR 2.98 million between 2021 and 2025, economic benefits remain concentrated within specific segments of the distribution chain. These findings underscore the need for restructuring blue economy governance through institutional integration, strengthening local value-added production, and promoting more inclusive coastal development to ensure that maritime economic growth can be effectively transformed into sustainable and equitable welfare outcomes. Keywords: Blue Economy, Regional Governance, Coastal Welfare, Economic Performance, Sustainable Development.