Dinamika Implementasi Awal Program SAMISAKA dalam Memperkuat Tata Kelola Desa di Kaimana - Robi Daud Samangun; Kristyan Dwijosusilo; Kresna Adhi Prahmana (Majalah Ilmiah "CAHAYA ILMU", 2026)
Desentralisasi fiskal menempatkan desa sebagai subjek utama pembangunan nasional. Sebagai respons, Pemerintah Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, meluncurkan Program Satu Miliar Satu Kampung (SAMISAKA) melalui Peraturan Bupati Kaimana Nomor 7 Tahun 2026. Implementasi program di wilayah kepulauan dengan keterbatasan aksesibilitas memunculkan dinamika tata kelola yang kompleks pada fase awal pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis keterlambatan administratif, kontestasi aktor, dan proses hibridisasi kelembagaan antara birokrasi formal dan institusi adat setelah regulasi diberlakukan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus eksploratif-deskriptif yang dipadukan dengan etnografi kelembagaan. Lokasi penelitian dipilih secara purposif mewakili tiga tipologi aksesibilitas, yaitu kawasan perkotaan, pesisir semi-terisolasi, dan pedalaman terisolasi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif terbatas, dan analisis dokumen, kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik refleksif dan pemetaan kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan implementasi berbeda menurut karakteristik wilayah, meliputi tumpang tindih regulasi dan politisasi di kawasan perkotaan, kendala logistik dan penyusunan RAB digital di wilayah pesisir, serta keterbatasan jaringan komunikasi dan literasi keuangan di wilayah pedalaman. Kondisi tersebut mendorong munculnya praktik adaptif berupa penyusunan anggaran secara manual serta pelibatan guru dan tenaga kesehatan dalam administrasi pelaporan. Selain itu, ketegangan antara akuntabilitas birokrasi dan norma komunal adat diselesaikan melalui hibridisasi kelembagaan dengan mengintegrasikan klaster ekonomi berbasis marga dan peran kelembagaan adat ke dalam tata kelola formal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan transisi tata kelola di daerah otonomi khusus bergantung pada kapasitas adaptif aktor lokal dan fleksibilitas kebijakan dalam mengakomodasi institusi adat tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas birokrasi