Analisis Komparatif Pembuktian Jarimah Perkosaan Perspektif Qanum Aceh No.7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat Dan KUHAP: A Comparative Analysis of the Proof of the Crime of Rape from the Perspective of Aceh Regulation No. 7 of 2013 on Jinayat Procedure Law and the Criminal Procedure Code - Sofi Anggraeni; Muhammad Aenur Rosyid (CLEAR: Criminal Law Review, 2024)
With the development of the times, the level of crime continues to increase with various types of perpetrators. The normalization of free association has triggered a growing number of rape cases year by year. This research focuses on three points: 1) How is the mechanism of proving rape (jarimah) in the perspective of Qanun Aceh No. 7 of 2013 concerning Jinayat Procedural Law? 2) How is the mechanism of proving rape in the perspective of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP)? 3) How is the comparison between the two legal systems in terms of proof? The purpose of this study is to analyze the process of proving rape from the perspective of Qanun Aceh and KUHAP, as well as to compare the differences between them. The research uses normative legal methods with a statutory and normative approach, library research techniques, and deductive reasoning with conclusions drawn using the syllogism method. The study results in three conclusions. First, in Qanun Aceh, proof of rape is examined through ordinary proceedings with seven types of evidence. Witness testimony is the most fundamental evidence, but it must be supported by other evidence in order to convict the perpetrator. Second, in KUHAP, the proof mechanism is generally similar but more comprehensive, covering both evidence presented inside and outside the court. Third, the comparison shows two main differences: the number of admissible evidence seven in Qanun and five in KUHAP and the status of physical evidence. In Qanun, physical evidence stands independently as valid proof, while in KUHAP it only serves as corroborative evidence (petunjuk) based on witness testimony. Seiring perkembangan zaman, tingkat kejahatan terus meningkat dengan beragam profil pelaku. Normalisasi pergaulan bebas telah memicu peningkatan jumlah kasus pemerkosaan dari tahun ke tahun. Penelitian ini berfokus pada tiga poin: 1) Bagaimana mekanisme pembuktian tindak pidana pemerkosaan (*jarimah*) menurut perspektif Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat? 2) Bagaimana mekanisme pembuktian pemerkosaan menurut perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia? 3) Bagaimana perbandingan antara kedua sistem hukum tersebut dalam hal pembuktian? Tujuan penelitian ini adalah menganalisis proses pembuktian pemerkosaan dari perspektif Qanun Aceh dan KUHAP, serta membandingkan perbedaan di antara keduanya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan normatif, teknik studi pustaka, serta penalaran deduktif dengan penarikan kesimpulan menggunakan metode silogisme. Hasil penelitian menunjukkan tiga kesimpulan. Pertama, dalam Qanun Aceh, pembuktian pemerkosaan diperiksa melalui prosedur biasa dengan tujuh jenis alat bukti. Keterangan saksi merupakan alat bukti paling mendasar, namun harus didukung oleh alat bukti lain untuk dapat menjatuhkan vonis terhadap pelaku. Kedua, dalam KUHAP, mekanisme pembuktiannya secara umum serupa namun lebih komprehensif, mencakup alat bukti yang dihadirkan baik di dalam maupun di luar persidangan. Ketiga, perbandingan tersebut menunjukkan dua perbedaan utama: jumlah alat bukti yang dapat diterima (tujuh dalam Qanun dan lima dalam KUHAP) serta status alat bukti fisik. Dalam Qanun, alat bukti fisik berdiri sendiri sebagai bukti yang sah, sedangkan dalam KUHAP alat bukti fisik hanya berfungsi sebagai bukti pendukung atau petunjuk yang didasarkan pada keterangan saksi.