PERBANDINGAN YURIDIS PEMBUATAN AKTA NOTARIS SECARA ELEKTRONIK SEBAGAI REFLEKSI DALAM REFORMASI HUKUM KENOTARIATAN INDONESIA - Ida Bagus Ari Bismantara; I Nyoman Bagiastra (Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 2025)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum positif di Indonesia terkait pembuatan akta notaris secara elektronik serta mengkaji penerapannya di beberapa negara sebagai refleksi dalam reformasi hukum kenotariatan nasional. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan, perundang-undangan, dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum sepenuhnya mengakomodasi pembuatan akta notaris elektronik. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU ITE dan UUJN masih menekankan prosedur fisik dan konvensional. Meskipun terdapat kebijakan awal menuju digitalisasi, seperti Permenkumham No. 4 dan 7 Tahun 2019, regulasi tersebut belum menyentuh aspek substansial akta elektronik. Sebaliknya, negara seperti Prancis, Spanyol, dan Korea Selatan telah mengimplementasikan sistem akta elektronik yang didukung regulasi komprehensif dan infrastruktur teknologi canggih. Refleksi dari berbagai negara menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi membutuhkan tiga elemen utama: kerangka hukum yang adaptif, dukungan teknologi, dan peningkatan kapasitas notaris. Indonesia perlu merevisi UU ITE dan UUJN, membangun sistem tanda tangan elektronik dan penyimpanan dokumen digital yang andal, serta menerapkan pendekatan bertahap (incremental) yang didukung kerja sama lintas sektor. Reformasi ini penting untuk menyesuaikan praktik kenotariatan dengan era digital sekaligus menjaga keautentikan hukum akta. ABSTRACT This study aims to analyze the current legal framework in Indonesia regarding the creation of notarial deeds in electronic form and to examine international practices as reflections for notarial law reform in Indonesia. The research applies normative legal methods with comparative, statutory, and conceptual approaches. Legal data were collected through library research on primary, secondary, and tertiary legal sources and analyzed using qualitative juridical methods. The findings reveal that Indonesia's legal framework has yet to comprehensively accommodate electronic notarial deeds. Article 5(4) of the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law) and the Notary Act (UUJN) still require traditional, physical procedures. Although initial digitalization efforts exist—such as Ministerial Regulations No. 4 and 7 of 2019—they mainly address administrative aspects and fall short of regulating substantive electronic deed creation. In contrast, countries like France, Spain, and South Korea have implemented fully digital notarial systems supported by advanced regulations and technological infrastructure. International practices demonstrate that successful reform hinges on three key elements: an adaptive legal framework, robust technological support, and enhanced notary capacity. Indonesia must revise the ITE Law and UUJN, develop secure electronic signature systems and centralized digital deed storage, and adopt a phased implementation strategy backed by cross-sector collaboration. This reform is essential to modernize Indonesia’s notarial practice in alignment with the digital age while preserving the legal authenticity of deeds.