PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG TIDAK SAMA RATA DALAM PERCERAIAN: ANALISIS HUKUM DAN PRAKTIK PERADILAN - Ninabelle Nathania; Tjempaka (Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 2026)
Harta gono-gini merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Apabila terjadi perceraian, pada prinsipnya harta gono-gini dibagi sama rata antara suami dan istri. Namun, dalam praktik peradilan, hakim dapat mempertimbangkan berbagai faktor untuk menentukan pembagian yang berbeda berdasarkan kontribusi masing-masing pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam pembagian harta gono-gini yang tidak dilakukan secara sama rata pasca perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris. Pendekatan normatif dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur harta gono-gini, sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan menganalisis Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2532/Pdt.G/2023/PA.TA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim membagi harta gono-gini sebesar seperempat bagian untuk suami dan tiga perempat bagian untuk istri karena istri terbukti menjadi pencari nafkah utama serta memiliki kontribusi yang lebih besar dalam memperoleh harta bersama. Putusan tersebut dinilai tepat karena mencerminkan keadilan substantif dan memberikan kompensasi atas hak nafkah istri yang tidak terpenuhi selama perkawinan. Marital property refers to assets acquired during the course of marriage. Upon the dissolution of marriage through divorce, such property is, by law, to be divided equally between the husband and the wife. However, this equal division is not absolute, as judges are granted discretionary authority to determine the proportion of distribution of marital property. The research method employed in this study is a normative-empirical legal approach. The primary research is conducted normatively by examining statutory regulations related to marital property and its distribution, while the empirical aspect is applied to analyse judicial decisions, particularly the decision of the Tulungagung Religious Court Number 2532/Pdt.G/2023/PA.TA. In this decision, the court allocated one-fourth of the marital property to the husband and three-fourths to the wife on the grounds that the wife was the primary breadwinner and had made a greater contribution to the acquisition of the marital assets. The author supports this ruling, viewing the larger portion received by the wife as a form of compensation and substitute for her right to spousal support.