PENGATURAN KELAYAKAN MODAL PESERTA TENDER UMKM DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH - Zihan Putri Anandi; Ida Nadirah (Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 2026)
Penelitian ini mengkaji implikasi yuridis dari penerapan persyaratan modal yang memberatkan UMKM dalam praktik pengadaan barang/jasa pemerintah pasca berlakunya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perpres tersebut memperkuat kebijakan afirmatif terhadap UMKM serta menetapkan kerangka kualifikasi penyedia secara limitatif. Dalam praktik, masih ditemukan penetapan ambang finansial yang tinggi dalam dokumen pemilihan, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan asas legalitas, proporsionalitas, dan perlindungan UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah konstruksi norma dalam Perpres 46 Tahun 2025, prinsip keseimbangan kontraktual, serta asas-asas hukum pengadaan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah penerapan persyaratan modal yang secara substantif memberatkan UMKM dapat dibenarkan secara hukum serta untuk mengidentifikasi konsekuensi yuridis yang timbul dari praktik tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa persyaratan finansial yang tidak memiliki hubungan langsung dengan karakter dan profil risiko paket pekerjaan berpotensi melampaui batas diskresi administratif serta bertentangan dengan orientasi kebijakan afirmatif dalam regulasi. Persyaratan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindakan administratif yang tidak proporsional dan membuka ruang sengketa melalui mekanisme sanggah. Dari perspektif kontraktual, ketergantungan berlebihan pada ambang modal tidak selalu menjadi mekanisme mitigasi risiko yang efektif, karena pengendalian risiko dapat dilakukan melalui instrumen jaminan pelaksanaan, termin pembayaran berbasis progres, dan pengawasan terstruktur. Secara struktural, pembatasan partisipasi akibat syarat modal yang tinggi berpotensi mempersempit kompetisi dan mengurangi efisiensi penggunaan anggaran negara. Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan hukum pengadaan dengan memperjelas batas kebijakan kualifikasi finansial serta menegaskan kembali fungsi hukum pengadaan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi UMKM. This study examines the juridical implications of imposing burdensome capital requirements on MSMEs in government procurement practices following the enactment of Presidential Regulation Number 46 of 2025 on the Procurement of Goods and Services. The Regulation strengthens affirmative policies toward MSMEs and establishes a limitative framework for supplier qualifications. In practice, however, high financial thresholds are still incorporated into bidding documents, raising questions regarding their conformity with the principles of legality, proportionality, and MSME protection. This research employs a normative juridical approach by analyzing the normative construction of Presidential Regulation Number 46 of 2025, the principle of contractual balance, and the governing principles of public procurement law. This study aims to determine whether the imposition of capital requirements that substantially burden MSMEs is legally justifiable and to identify the broader legal consequences arising from such practice. The analysis demonstrates that financial qualifications which are not substantively linked to the characteristics and risk profile of the procurement package may exceed the permissible scope of administrative discretion and contradict the affirmative policy orientation of the Regulation. Such requirements may constitute disproportionate administrative measures and create grounds for procurement disputes through objection mechanisms. From a contractual perspective, excessive reliance on capital thresholds does not necessarily provide effective risk mitigation, as contractual instruments such as performance guarantees, progress-based payment schemes, and structured supervision may offer more proportionate mechanisms of control. Structurally, restrictive capital requirements risk narrowing participation, weakening competition, and reducing the efficiency of public expenditure. Overall, this study argues that the imposition of burdensome capital requirements carries multidimensional legal implications encompassing administrative legality, contractual risk allocation, dispute exposure, and market structure. It contributes to the development of public procurement law by clarifying the limits of financial qualification policies and reinforcing the role of procurement regulation as an instrument of economic empowerment for MSMEs.