IMPLIKASI HUKUM PEMBIAYAAN KONSULTAN PENGAWAS INDEPENDEN MELALUI CAPITAL EXPENDITURE TERHADAP INDEPENDENSI PENGAWASAN PROYEK KPBU - Gabriella Junita Tobing (Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 2026)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum pembiayaan Konsultan Pengawas Independen (KPI) melalui capital expenditure (capex) terhadap independensi pengawasan proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan mengkaji pengaturan hubungan hukum yang terbaik untuk mencegah benturan kepentingan dan menjamin independensi pengawasan dalam KPBU. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dan berfokus pada konstruksi hukum terkait pembiayaan KPI dalam proyek KPBU. Penelitian menitikberatkan pada cara hukum diterapkan dan bekerja pada kehidupan sehari-hari, khususnya terkait pembiayaan KPI pada proyek KPBU. Pembayaran jasa KPI melalui skema capex dari BUP memberikan ketergantungan finansial yang melemahkan independensi pengawasan KPI, khususnya adanya intervensi terhadap laporan yang dilakukan BUP yang mengurangi objektivitas pengawasan proyek, sehingga perlu diatur pengaturan hubungan hukum dan struktur pembiayaan yang sesuai dan lebih tepat. Berdasarkan hal tersebut, untuk menjamin objektivitas maka KPI berkontrak langsung dengan PJPK yang mana pembiayaan jasanya juga diperoleh dari anggaran PJPK sehingga meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas KPI yang merupakan perpanjangan tangan PJPK dalam fungsi pengawasan proyek. This study aims to analyze the legal implications of funding Independent Certifier (IC) through capital expenditure (capex) on the independence of supervision in Public-Private Partnership (PPP) projects and to examine the optimal legal framework for preventing conflicts of interest and ensuring the independence of supervision in PPPs. This study is an empirical legal study with a qualitative approach and focuses on the legal framework related to IC financing in PPP projects. The study emphasizes how the law is applied and functions in daily practice, particularly regarding IC funding in PPP projects. Payment for IC services through the capex scheme from the Implemented Business Entity (IBE) creates financial dependence that undermines the independence of IC oversight, especially due to BUP intervention in reports, which reduces the objectivity of project oversight; therefore, appropriate and more suitable legal relationship arrangements and funding structures must be established. To ensure objectivity, the IC should enter into a direct contract with the PJPK, whereby the funding for its services is also obtained from the GCA’s budget, thereby enhancing the professionalism and accountability of the IC, which acts as an extension of the GCA in the project oversight function.