Mengupas Skema Pembiayaan Layanan Kesehatan Primer: Implementasi Fungsi Utama Bantuan Operasional Kesehatan di Semarang - Athfal Azhari Fuadi; Muhammad Ilham Alfiandi; Madhura Athallah Nugroho; Ahmad Rijal Ali; Wahyu Gito Putro; Hema Dewi Anggrahenny; Aisyah Lahdji; Chamim Faizin (Medica Arteriana (Med-Art), 2026)
Latar Belakang: Meskipun dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) telah tersedia di Indonesia, masih terdapat kesenjangan antara tingginya penyerapan anggaran dengan belum tercapainya target Standar Pelayanan Minimal (SPM), sehingga diperlukan evaluasi sistemik. Studi ini mengeksplorasi implementasi dana tersebut di empat Puskesmas di Kota Semarang dengan menggunakan delapan fungsi inti pembiayaan kesehatan.Metode: Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dilaksanakan pada bulan Mei hingga Juli 2025. Sesuai dengan panduan COREQ, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap 12 partisipan yang dipilih secara purposif (meliputi kepala puskesmas, bendahara, dan pengelola program) serta didukung oleh telaah data sekunder terkait capaian kinerja. Data dianalisis secara deduktif menggunakan perangkat lunak ATLAS.ti berdasarkan kerangka pembiayaan kesehatan yang mencakup pengumpulan pendapatan, pooling, pembelian, distribusi sumber daya, mutu, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.Hasil: Hasil studi menunjukkan bahwa pengumpulan pendapatan dan distribusi disesuaikan dengan prioritas lokal, disalurkan dalam tiga tahap, dan ditransfer langsung ke rekening puskesmas melalui e-Renggar. Meskipun penyerapan anggaran melampaui 99% pada tahun 2024, indikator mutu dan efisiensi menunjukkan adanya variasi antarlokus dalam pencapaian target, misalnya pada deteksi dini penyakit. Transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga melalui audit berlapis dan dasbor pemantauan digital.Kesimpulan: Implementasi dana BOK telah mematuhi regulasi dan memanfaatkan tata kelola digital secara efektif. Sebagai implikasi utama dari studi ini, para pembuat kebijakan dan dinas kesehatan perlu merekonstruksi mekanisme alokasi dana di masa mendatang agar secara struktural selaras dengan penyelesaian kesenjangan kinerja SPM yang spesifik, guna memastikan pembiayaan kesehatan berdampak langsung pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer.