PERBANDINGAN METODE SMARTER DAN ELECTRE UNTUK MENENTUKAN PRIORITAS PENERIMAAN PRODEO PENGADILAN AGAMA - Susi Widyastuti; Muhammad Erwanto; Wilda Adela P (INFOKOM, 2026)
Akses terhadap keadilan merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Salah satu bentuk implementasinya adalah layanan prodeo, yaitu pembebasan biaya perkara bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. Namun, pelaksanaan layanan prodeo di Pengadilan Agama Kota Cirebon masih menghadapi kendala dalam hal penentuan prioritas penerima, karena belum adanya mekanisme pengambilan keputusan berbasis multi-kriteria yang mampu menilai berbagai aspek secara objektif dan terukur. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan dua metode Multi-Criteria Decision Making (MCDM), yaitu SMARTER (Simple Multi Attribute Rating Technique Exploiting Ranks) dan ELECTRE (Elimination Et Choix Traduisant la Realite), dalam menentukan prioritas penerima layanan prodeo di Pengadilan Agama Kota Cirebon. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan deskriptif-komparatif, menggunakan data permohonan prodeo yang mencakup kriteria seperti tingkat penghasilan, jumlah tanggungan keluarga, kondisi kesehatan, dan urgensi perkara. Sistem pendukung keputusan yang dibangun berbasis web dengan database MySQL, serta menggunakan bahasa pemrograman PHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua metode mampu menghasilkan peringkat prioritas penerima prodeo secara objektif dan transparan, namun terdapat perbedaan dalam kompleksitas perhitungan dan efisiensi waktu komputasi. Metode SMARTER memiliki keunggulan dalam kesederhanaan dan kecepatan proses, sedangkan metode ELECTRE lebih unggul dalam mempertimbangkan dominasi antar alternatif dengan tingkat akurasi yang tinggi. Dengan demikian, penerapan sistem pendukung keputusan berbasis metode SMARTER dan ELECTRE diharapkan dapat membantu Pengadilan Agama Kota Cirebon dalam menetapkan prioritas penerima layanan prodeo secara efektif, efisien, dan tepat sasaran, sekaligus meningkatkan transparansi serta kepercayaan publik terhadap proses seleksi bantuan hukum.