PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN DALAM PENGADAAN PROYEK PEMERINTAH: ANALISIS KASUS KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG BUPATI PEKALONGAN - Kharmelia Putri; Adelia Khairi Fadillah; Alya Refina Putri; Jessy Febri Herina; Opriyanti Zepanya Manurung; Ufira Isbah (Journal of Social and Economics Research, 2026)
Korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) merupakan kejahatan ekonomi yang saling berkaitan dan terus menjadi permasalahan serius di Indonesia, khususnya dalam sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah yang rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab, mekanisme, serta dampak korupsi dan TPPU dalam pengadaan proyek pemerintah dengan studi kasus dugaan korupsi Bupati Pekalongan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus, melalui teknik studi dokumentasi dan studi pustaka, serta analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi terjadi akibat lemahnya sistem pengawasan, rendahnya transparansi, konflik kepentingan, serta lemahnya penegakan hukum. Mekanisme korupsi melibatkan intervensi dalam proses tender dan pengaliran dana melalui perusahaan terafiliasi, yang kemudian dilanjutkan dengan praktik pencucian uang melalui tahapan placement, layering, dan integration. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerugian negara, tetapi juga penurunan efisiensi ekonomi, melemahnya investasi, serta terganggunya stabilitas sistem keuangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa korupsi dan TPPU memiliki hubungan kausal yang erat dan memerlukan upaya pemberantasan yang terintegrasi melalui penguatan kelembagaan, transparansi, dan penegakan hukum yang konsisten.