Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi E-Voting Pilkades Serentak di Kabupaten Pemalang Tahun 2024 - Chayara Alima Rameyza Elya; Valerina Raharjo; Muhammad Nazhif Ramadhan; Fatkhuri Fatkhuri (Journal of Linguistics and Social Studies, 2026)
Transformasi demokrasi digital melalui penerapan electronic voting (e-voting) menjadi salah satu inovasi dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Kabupaten Pemalang merupakan daerah pionir yang menerapkan sistem e-voting pada Pilkades sebagai upaya meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas demokrasi desa. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi digitalisasi demokrasi desa melalui e-voting dengan menitikberatkan pada aspek transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pilkades di Kabupaten Pemalang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research) yang bersumber dari data sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dokumen kebijakan, dan peraturan perundang-undangan terkait e-voting dan demokrasi desa. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan disertai triangulasi sumber literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-voting mampu meningkatkan efisiensi teknis melalui percepatan penghitungan suara dan pengurangan kesalahan administratif. Namun, implementasinya masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan infrastruktur, kesiapan sumber daya manusia, rendahnya literasi digital masyarakat, serta belum optimalnya transparansi sistem yang berdampak pada tingkat kepercayaan publik. Selain itu, kelompok rentan digital seperti lansia masih mengalami kesulitan dalam mengakses sistem, sehingga partisipasi masyarakat belum sepenuhnya inklusif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan e-voting tidak hanya ditentukan oleh aspek teknologi, tetapi juga oleh transparansi penyelenggaraan, kepercayaan publik, dan kesiapan sosial masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme verifikasi yang aman, peningkatan literasi digital, serta kebijakan demokrasi digital yang lebih inklusif untuk mendukung legitimasi demokrasi desa.