Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Mikro Terhadap Larangan Pengenaan Biaya Tambahan QRIS - Michael Alpray Siregar (Jurnal Riksa Cendikia Nusantara, 2026)
Di sektor bisnis mikro, digitalisasi pembayaran menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sedang berkembang pesat. Bank Indonesia secara tegas melarang pedagang (merchant) membebankan biaya tambahan (surcharge atau biaya MDR) kepada pengguna QRIS untuk melindungi konsumen. Namun, banyak bisnis mikro yang melanggar aturan ini dengan membebankan biaya tambahan kepada konsumen. Pelaku usaha tidak memahami regulasi Merchant Discount Rate (MDR) dan tidak tahu bagaimana melindungi hak konsumen untuk menjaga margin keuntungan yang tipis. Serta minimnya sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), dan tidak ada sistem pengawasan dan penegakan hukuman yang efektif untuk pelanggar.