IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN FARMASI KLINIK DAN KEBUTUHAN APOTEKER BERDASARKAN PERMENKES NO 72 TAHUN 2016 DI RUMAH SAKIT - Dea Maulidi Saputri; Titien Siwi Hartayu; Nunung Priyatni (2026)
Dalam rangka memaksimalkan pelayanan kesehatan di Indonesia, pemerintah merumuskan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No 72 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, dan salah satu poin yang dibahas ialah implementasi pelayanan farmasi klinik dan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di rumah sakit. Tujuan dalam penelitian ialah menggambarkan implementasi Peraturan Menteri Kesehatan No 72 Tahun 2016 terkait pelayanan farmasi klinik dan kebutuhan apoteker di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Kartini Rangkasbitung tahun 2024. Merupakan penelitian deskriptif analitik menggunakan teknik observasi, dokumen dan wawancara untuk memaparkan keadaan atau kejadian di rumah sakit secara faktual, sistematis, dan akurat. Adapun hasil yang didapatkan terkait Implementasi pelayanan farmasi klinik di Rumah Sakit Kartini Rangkasbitung terdiri dari 8 pelayanan yaitu, pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi, pelayanan informasi obat, konseling, visite, pemantauan terapi obat, dan monitoring efek samping obat. Adapun hasil yang didapatkan terkait kegiatan evaluasi penggunaan obat, dispensing sediaan steril, dan pemantauan kadar obat dalam darah belum terimplementasikan karena kurangnya sumber daya manusia dan sarana yang memadai. Adapun perhitungan kebutuhan sumber daya manusia berdasarkan rasio kebutuhan apoteker, apabila dilihat berdasarkan data kunjungan resep rawat jalan sebanyak 200 resep/hari, dengan rasio 1 apoteker 50 resep maka idealnya dibutuhkan 4 apoteker. Sedangkan rawat inap terdiri dari 223 resep/hari, apabila rasio 1 apoteker 30 resep, maka idealnya dibutuhkan 7 apoteker. Maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan No 72 Tahun 2016 terkait pelayanan farmasi klinis dan kebutuhan apoteker belum dapat terealisasikan secara maksimal karena adanya beberapa kegiatan yang belum berjalan karena kurangnya apoteker yang bertanggung jawab dalam pelayanan farmasi klinis. Diharapkan adanya penelitian lebih lanjut mengenai sistem manajemen dan pelayanan kefarmasian di rumah sakit.