URGENSI PENGATURAN PROSEDUR SELEKSI ANGGOTA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU DALAM UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM - Muhamad Dikri Purnama; Dian Rachmat Gumelar; Wawan Kurniawan (Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum, 2026)
The Election Organizers’ Honorary Council (DKPP) is an ethics body that plays a strategic role in upholding the integrity and professionalism of election organizers in Indonesia. However, Law No. 7 of 2017 on General Elections does not yet comprehensively regulate the selection procedures for DKPP members, particularly those representing community leaders, thereby creating a legal vacuum that has the potential to undermine the principles of transparency, accountability, and institutional independence. This study aims to analyze the provisions regarding DKPP membership in election laws and to examine the urgency of establishing procedures for selecting its members. The novelty of this study lies in its analytical focus on the procedural gaps in the selection of DKPP members as they relate to the principles of the rule of law and meritocracy—topics that have not been extensively discussed in previous studies. The research method used is normative legal analysis with a legislative and conceptual approach, utilizing primary and secondary legal sources. The results of the study indicate that the provisions regarding DKPP membership in the election law remain general in nature and do not yet regulate the selection mechanism in detail, thus failing to align with the principles of the rule of law and meritocracy in the filling of public offices. Therefore, more comprehensive provisions are needed in the election law to regulate the selection procedures for DKPP members in a manner that is transparent, objective, and competency-based. ABSTRAKDewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan lembaga etika yang memiliki peran strategis dalam menjaga integritas dan profesionalisme penyelenggara pemilu di Indonesia. Namun, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum belum mengatur secara komprehensif mengenai prosedur seleksi anggota DKPP, khususnya yang berasal dari unsur tokoh masyarakat, sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang berpotensi melemahkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan independensi lembaga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan keanggotaan DKPP dalam undang-undang pemilu serta mengkaji urgensi pengaturan prosedur seleksi anggotanya. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap kekosongan norma prosedural dalam seleksi anggota DKPP yang dikaitkan dengan prinsip negara hukum dan teori meritokrasi, yang belum banyak dibahas dalam kajian sebelumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan keanggotaan DKPP dalam undang-undang pemilu masih bersifat umum dan belum mengatur mekanisme seleksi secara rinci, sehingga tidak sejalan dengan prinsip negara hukum dan meritokrasi dalam pengisian jabatan publik. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif dalam undang-undang pemilu yang mengatur prosedur seleksi anggota DKPP secara transparan, objektif, dan berbasis kompetensi guna memperkuat legitimasi serta kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu.