Pemanfaatan Website Desa Sebagai Implementasi E-Government Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Desa Webriamata Kabupaten Malaka - Maria Viola Ivani Hale; Egidius Fkun; Handrianus Nino; Remigius Egidius Seran (Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum, 2026)
The rapid development of information and communication technology has encouraged the implementation of electronic government (e-government), including at the village level through the use of village websites to improve public service delivery. However, its implementation remains constrained by limited human resources, technological infrastructure, and community digital literacy. This study aims to analyze the utilization of e-government through the village website in supporting public services in Webriamata Village, Wewiku District, Malaka Regency. A qualitative descriptive approach was employed, involving nine informants comprising the village head, the village website administrator, members of the Village Consultative Body (Badan Permusyawaratan Desa), and community members. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation, and analyzed using the interactive model of Miles and Huberman. The findings reveal that the village website has improved information transparency and supported administrative services. Its implementation is strengthened by the commitment of the village government to developing the village information system. Nevertheless, the effectiveness of e-government is constrained by limited human resources, budget allocation, internet infrastructure, and the community's digital literacy. Therefore, strengthening institutional capacity, improving digital infrastructure, and expanding digital literacy initiatives are essential to ensure sustainable e-government implementation. These findings provide practical insights for other village governments in developing digital-based public services through village websites. ABSTRAKPerkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong transformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pada tingkat desa melalui penerapan electronic government (e-government). Salah satu bentuk implementasinya adalah pemanfaatan website desa sebagai media penyampaian informasi publik dan pelayanan administrasi kepada masyarakat. Meskipun demikian, penerapan teknologi digital di tingkat desa masih menghadapi berbagai kendala, terutama keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan literasi digital masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemanfaatan e-government melalui website desa dalam mendukung pelayanan publik di Desa Webriamata, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Informan penelitian berjumlah sembilan orang yang terdiri atas kepala desa, pengelola website desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa website desa telah berkontribusi dalam meningkatkan transparansi informasi dan mendukung pelayanan administrasi pemerintahan desa. Keberhasilan implementasi tersebut didukung oleh komitmen kepemimpinan pemerintah desa dalam pengembangan sistem informasi desa. Namun, implementasi e-government belum berjalan optimal karena keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur jaringan internet, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan infrastruktur teknologi informasi, dan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat agar pemanfaatan layanan e-government dapat berlangsung secara efektif dan berkelanjutan. Temuan penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi pemerintah desa lain, khususnya dalam merancang strategi pengembangan website desa yang didukung oleh penguatan kapasitas aparatur, infrastruktur digital, dan peningkatan literasi digital masyarakat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.