Perbandingan Model Perencanaan Penganggaran pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia dan Negara-Negara ASEAN: Kajian Literatur - Christina Sososutiksno; Ainun Ayu Samalehu; Wa Nuriyati; Saleha Jomat Mawar; Charlous Kermite (RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026)
Perencanaan penganggaran memiliki peran strategis dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karena menjadi dasar penetapan sasaran, alokasi sumber daya, pengendalian kegiatan, pengelolaan risiko, dan penilaian kinerja perusahaan. Penelitian ini bertujuan membandingkan model perencanaan penganggaran BUMN di Indonesia dengan praktik pada beberapa negara ASEAN, terutama Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Penelitian menggunakan kajian literatur dengan pendekatan deskriptif-komparatif. Data sekunder diperoleh dari regulasi, pedoman tata kelola, laporan lembaga internasional, buku pengendalian manajemen, serta artikel ilmiah yang membahas penganggaran, tata kelola, akuntabilitas, dan kinerja BUMN. Hasil kajian menunjukkan bahwa model Indonesia masih menempatkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagai instrumen utama pengendalian pemegang saham negara. Pendekatan ini memperkuat kepatuhan, konsistensi rencana, dan akuntabilitas formal, tetapi dapat mengurangi kecepatan penyesuaian ketika terjadi perubahan pasar. Singapura lebih menekankan profesionalisasi kepemilikan, otonomi manajerial, dan penciptaan nilai jangka panjang. Malaysia menerapkan pola hibrida yang menggabungkan arahan strategis pemerintah dengan fleksibilitas korporasi, sedangkan negara ASEAN lainnya menunjukkan variasi dalam sentralisasi, evaluasi kinerja, dan transparansi. Perbandingan tersebut menegaskan bahwa efektivitas penganggaran tidak ditentukan oleh tingkat kontrol semata, melainkan oleh kejelasan mandat, kualitas indikator, kapasitas dewan, sistem pelaporan, dan mekanisme koreksi. Penelitian merekomendasikan model hibrida bagi BUMN Indonesia yang mempertahankan akuntabilitas publik, namun memberikan ruang revisi berbasis risiko, pengukuran kinerja keuangan dan nonkeuangan, digitalisasi pemantauan, serta otonomi operasional yang disertai batas kewenangan yang jelas.