Primordialisme Digital dan Polarisasi Politik dalam Pemilu Presiden 2019 di Indonesia: Analisis Konflik Clifford Geertz terhadap Krisis Rasionalitas Demokrasi - Yolanda Tambunan; Lis Hayanti Warasi; Michelin Anasthasia Luther; Renata Pricilla (RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026)
Artikel ini bertujuan menganalisis peran primordialisme dalam membentuk polarisasi politik pada Pemilu Presiden 2019 di Indonesia melalui perspektif teori konflik primordial Clifford Geertz serta melihat pengaruh media digital dalam memperkuat fragmentasi sosial politik. Polarisasi politik pada pemilu tersebut menunjukkan bahwa perbedaan pilihan politik tidak hanya didasarkan pada rasionalitas programatik, tetapi juga dipengaruhi oleh ikatan primordial seperti agama, etnis, identitas kelompok, dan afiliasi sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka atau library research. Data diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, laporan survei nasional, dan publikasi akademik yang membahas primordialisme, politik identitas, demokrasi digital, serta perilaku politik masyarakat Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial berperan besar dalam memperkuat sentimen primordial melalui penyebaran narasi identitas, hoaks politik, simbol keagamaan, dan mobilisasi emosional berbasis kelompok. Dalam perspektif Clifford Geertz, ikatan primordial dapat menjadi alat integrasi sosial dalam kelompok, tetapi juga dapat berubah menjadi sumber konflik ketika dimobilisasi dalam kompetisi politik. Polarisasi yang terjadi berdampak pada melemahnya kualitas demokrasi deliberatif, menurunnya kohesi sosial, serta bergesernya orientasi pemilih dari pertimbangan rasional-programatik menuju loyalitas identitas. Artikel ini menawarkan kebaruan dengan melihat transformasi primordialisme klasik menjadi primordialisme digital dalam konteks demokrasi kontemporer Indonesia. Dengan demikian, pemahaman terhadap politik identitas digital penting untuk merumuskan strategi pendidikan politik, literasi media, dan penguatan budaya demokrasi yang lebih inklusif. Temuan ini menegaskan bahwa pengelolaan ruang digital tidak cukup dilakukan melalui regulasi teknis, tetapi juga memerlukan kesadaran warga negara untuk menolak ujaran kebencian, memeriksa informasi, dan membangun dialog lintas identitas selama proses politik yang sehat di masyarakat demokratis Indonesia modern.