Analisis Kebijakan Pemberdayaan UMKM dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun - Azmi Azmi; Roli Sambuardi; Frinda Novita; M. Taufiq Razali; Deska Zulkarnain (RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026)
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah terus mengembangkan berbagai kebijakan pemberdayaan UMKM sebagai upaya memperkuat kapasitas pelaku usaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan pemberdayaan UMKM dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa Penarah, Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap pelaku UMKM dan pihak terkait, observasi lapangan, serta studi dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran mengenai implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemberdayaan yang meliputi bantuan permodalan, pelatihan peningkatan kapasitas, pendampingan usaha, serta dukungan pemasaran telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan produktivitas usaha, perluasan peluang pasar, dan peningkatan pendapatan pelaku UMKM maupun masyarakat sekitar. Meskipun demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan yang berkelanjutan, rendahnya pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran, serta belum optimalnya jejaring kemitraan usaha. Dengan demikian, kebijakan pemberdayaan UMKM dapat dinilai cukup efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan pendapatan masyarakat. Namun, diperlukan kebijakan yang lebih adaptif, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya agar pemberdayaan UMKM mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih optimal.