Implementasi Sistem Pelayanan Publik Berbasis Web di Bidang Olahraga pada Kantor Walikota Depok - Fadli Fathinazmi Adithio; Brian Ridho Martani; Jupron Jupron (RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026)
Kemajuan teknologi di bidang informasi mendorong instansi pemerintah untuk meningkatkan standar pelayanan publik melalui pendekatan digital. Dinas olahraga Kantor Wali Kota Depok masih menggunakan prosedur berbasis kertas secara manual, yang menimbulkan permasalahan seperti antrean panjang, keterlambatan penyampaian informasi, dan lambatnya alur birokrasi. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah, khususnya dalam pengelolaan fasilitas olahraga di GOR Kota Depok. Tujuan utama penelitian ini adalah merancang dan membangun platform daring untuk penyelenggaraan pelayanan publik di bidang olahraga, guna meningkatkan efisiensi operasional dan transparansi kelembagaan. Metode Waterfall diterapkan dalam pengembangan sistem, mencakup lima tahapan berurutan: pengumpulan kebutuhan, perancangan arsitektur sistem, pengembangan aplikasi, pengujian, dan dukungan pasca-penerapan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara dengan staf Dispora, serta studi literatur yang relevan. Platform yang dikembangkan, bernama SILAGOR, menyediakan berbagai fitur, antara lain pendaftaran pengguna baru dengan mekanisme Single Sign-On berbasis Google, pengajuan permohonan layanan secara daring, pengunggahan dokumen persyaratan dalam format digital, pemantauan status pengajuan secara langsung, penerbitan tiket persetujuan digital, serta antarmuka administratif untuk pengelolaan dan validasi data. Sistem juga dilengkapi fitur ekspor laporan dalam format .xlsx dan PDF untuk kebutuhan pelaporan resmi. Evaluasi sistem yang telah diterapkan membuktikan bahwa sistem ini secara efektif menyederhanakan prosedur layanan, memperluas akses masyarakat terhadap layanan pemerintah, dan mengurangi waktu penyelesaian bagi petugas administrasi, sehingga mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan akuntabel.