Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Kredit Antara Anggota dan Koperasi - Zidan Audah; Djoni Sumardi Gozali (RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026)
Penelitian ini menganalisis asas itikad baik dalam perjanjian kredit antara anggota dan koperasi dengan menitikberatkan pada landasan filosofis, normatif, dan teoretis serta implikasinya dalam penyelesaian wanprestasi dan peran notaris. Asas itikad baik dipahami sebagai prinsip fundamental hukum perjanjian yang berakar pada keadilan substantif, nilai Pancasila, serta ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Dalam praktiknya, perjanjian kredit koperasi memiliki karakteristik khas berbasis asas kekeluargaan yang menempatkan anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi, sehingga hubungan hukum tidak semata bersifat transaksional. Penelitian ini juga menguraikan tahapan penerapan itikad baik pada fase pra-kontraktual, pelaksanaan, dan pascawanprestasi, termasuk indikator penilaian perilaku para pihak. Hasil kajian menunjukkan bahwa itikad baik berfungsi sebagai mekanisme interpretatif, suplementatif, dan korektif dalam mengoreksi penerapan hukum yang terlalu formalistik. Penyelesaian wanprestasi seharusnya mengutamakan musyawarah, restrukturisasi, dan mediasi sebelum litigasi sebagai upaya terakhir. Selain itu, notaris memiliki peran penting dalam mengakomodasi asas itikad baik melalui perancangan klausul perjanjian, penyuluhan hukum, serta pencegahan sengketa. Kesimpulannya, asas itikad baik merupakan standar kepatutan objektif yang mengintegrasikan hukum perjanjian dengan nilai kekeluargaan koperasi guna mewujudkan keadilan substantif dan kepastian hukum serta penguatan peran lembaga koperasi dalam membangun hubungan kontraktual yang berlandaskan kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab bersama, dan perlindungan hukum bagi seluruh anggota. Implementasi asas ini diharapkan mampu meminimalisir terjadinya sengketa wanprestasi, memperkuat mekanisme penyelesaian nonlitigasi, serta meningkatkan efektivitas fungsi notaris sebagai pejabat umum yang menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam setiap perjanjian kredit koperasi di Indonesia secara berkelanjutan dan berkeadilan substantif yang selaras dengan prinsip koperasi serta kepastian hukum yang responsif dan adaptif hukum.