Peran Notaris Terkait Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi - Arthur Anden; Achmad Faishal (RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026)
Penelitian ini bertujuan menganalisis perubahan konstruksi hukum jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 serta implikasinya terhadap peran Notaris dalam penyusunan Akta Jaminan Fidusia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Jabatan Notaris, putusan Mahkamah Konstitusi, serta peraturan terkait lainnya, didukung bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaminan fidusia memiliki karakteristik pengalihan hak kepemilikan secara yuridis tanpa penyerahan fisik objek jaminan, sehingga kepastian hukum sangat bergantung pada mekanisme autentikasi dan pendaftaran. Putusan Mahkamah Konstitusi telah mengubah paradigma pelaksanaan parate executie menjadi eksekusi bersyarat yang mensyaratkan adanya kesepakatan mengenai wanprestasi dan penyerahan sukarela objek jaminan. Perubahan tersebut memperluas peran Notaris dari pembuat akta autentik menjadi mitigator risiko hukum melalui penerapan prinsip kehati-hatian, verifikasi dokumen, penyuluhan hukum, serta perumusan klausula wanprestasi yang spesifik, objektif, dan proporsional. Formulasi klausula adaptif diperlukan untuk menjaga keseimbangan kepentingan kreditur dan debitur, mencegah sengketa, serta mempertahankan efektivitas kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia. Penelitian ini juga menemukan bahwa digitalisasi layanan fidusia melalui sistem AHU Online belum menghapus kewajiban kehadiran fisik para pihak di hadapan Notaris karena akta autentik dikecualikan sebagai dokumen elektronik. Oleh sebab itu, Notaris harus menjalankan fungsi officium nobile secara optimal dengan memastikan kehendak para pihak bebas dari cacat kehendak, penyalahgunaan keadaan, dan ketidakseimbangan posisi tawar yang berpotensi mereduksi perlindungan hukum. Sinkronisasi regulasi dan pedoman teknis diperlukan untuk menjamin kepastian, keadilan, serta kemanfaatan bagi seluruh pihak terkait secara.