Sovereign Wealth Fund Domestik: Menakar Kesiapan Fungsi Manajemen Pengelolaan Keuangan Dana Abadi Daerah melalui Pendekatan Teori George Robert Terry - Biva Aditya Yuda Makatara; Marimbi Liebe Na’illah Dida; Pujo Pujo (RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026)
Penelitian ini mengkaji kesiapan fungsi manajemen keuangan dana abadi daerah (sovereign wealth fund domestik) di Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan kerangka teori manajemen George Robert Terry yang meliputi empat fungsi utama, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling (POAC). Penelitian dilatarbelakangi oleh meningkatnya inisiatif pemerintah daerah di Indonesia untuk membentuk dana abadi daerah sebagai instrumen pembiayaan pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan. Namun, kesiapan kelembagaan dan kapasitas manajerial dalam pengelolaan dana abadi daerah masih belum terukur secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kesiapan setiap fungsi manajemen, mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang relevan berdasarkan temuan empiris. Metode penelitian yang digunakan adalah mixed methods, yaitu kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam dan focus group discussion (FGD), sedangkan pendekatan kuantitatif dilakukan melalui penilaian berbasis indikator terstruktur terhadap tujuh informan kunci yang terlibat dalam perencanaan dan pengelolaan dana abadi daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi planning memperoleh tingkat kesiapan sebesar 76 persen dan termasuk kategori cukup siap. Fungsi actuating memperoleh skor 64 persen, fungsi organizing sebesar 58 persen, sedangkan fungsi controlling hanya mencapai 52 persen dan termasuk kategori tidak siap. Secara keseluruhan, rata-rata tingkat kesiapan manajemen mencapai 62,5 persen yang menunjukkan kondisi kesiapan parsial dan belum optimal. Temuan ini mengindikasikan perlunya intervensi kebijakan yang lebih serius, khususnya dalam penguatan sistem pengawasan, tata kelola kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyusunan regulasi pendukung.