Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pasca Digitalisasi Siskeudes: Studi Literatur Berbasis Stewardship Theory pada Desa Pantai Raja - Desiyanti Rifayani; Nadia Triwahyuni (RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026)
Digitalisasi tata kelola keuangan desa bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan menekan risiko penyimpangan anggaran, namun pada realitasnya implementasi sistem ini sering kali membentur dinamika sosiologis di tingkat akar rumput. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan Dana Desa Pantai Raja Kabupaten Kampar sebesar Rp 1,2 miliar pasca-digitalisasi Siskeudes melalui lensa Stewardship Theory. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus eksplanatori. Data primer dan sekunder dihimpun melalui teknik wawancara mendalam terstruktur terhadap lima informan kunci serta analisis terhadap satu volume dokumen Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes, yang kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas prosedural di Desa Pantai Raja berada pada kategori sangat patuh, ditandai dengan persentase penyerapan dana mencapai 99,87% dan rata-rata deviasi penginputan data nol hingga dua hari sebelum tenggat waktu. Ditinjau dari aspek psikologis dan organisasional, kepatuhan teknis ini didorong oleh motivasi intrinsik dan komitmen moral aparatur desa sebagai steward yang berfokus pada keberlanjutan infrastruktur jalan perkebunan kelapa sawit warga serta kestabilan program ketahanan pangan, bukan akibat tekanan sanksi ekstrinsik. Namun, ditemukan konflik sosiotehnis yang mendalam akibat rigiditas aplikasi Siskeudes yang mengunci kode rekening anggaran, sehingga membatasi diskresi lokal dalam merespons kedaruratan sosiologis masyarakat dan memicu asimetri informasi horizontal di lapangan. Penelitian ini mengimplikasikan pentingnya merekonstruksi arsitektur Siskeudes masa depan dengan menyematkan fitur fleksibilitas digital yang aman (safe-bounded digital discretion) agar kelancaran sistem akuntansi nasional dapat berjalan selaras tanpa mendegradasi motivasi pelayanan publik aparatur desa.