Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dalam Mewujudkan Prinsip- Prinsip Good Governance pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat - Desinta Leba; Muhammad Taufiq Hidayat (RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam mewujudkan prinsip Good Governance pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sumba Barat. SPIP merupakan sistem pengendalian intern yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan SPIP diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Dinas, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, Kepala Bidang Pemanfaatan Data, serta masyarakat sebagai pengguna layanan. Data juga diperkuat melalui observasi dan studi dokumentasi terhadap (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik, sedangkan analisis dilakukan berdasarkan lima unsur SPIP, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SPIP di Disdukcapil Kabupaten Sumba Barat secara umum telah berjalan dengan baik. Prinsip akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas telah diterapkan melalui penggunaan otorisasi elektronik, penerapan prosedur pelayanan yang terstandar, serta layanan jemput bola bagi masyarakat di wilayah terpencil. Namun, prinsip partisipasi dan kesetaraan masih perlu ditingkatkan karena rendahnya migrasi masyarakat menuju Identitas Kependudukan Digital (IKD), yang dipengaruhi oleh keterbatasan literasi digital dan akses teknologi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa SPIP berperan penting dalam mewujudkan Good Governance. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sarana dan prasarana, penguatan infrastruktur teknologi informasi, serta edukasi literasi digital agar implementasi SPIP dapat berlangsung lebih optimal, dan berkelanjutan.