The Pengaruh NPF, FDR dan BOPO Terhadap ROA Bank Umum Syariah Periode 2020-2024 - Rachmadina Fitriani; Afrina Alya Faradilla; Ahmad Zaka Fadli; Elsa Amanda Aulia Putri; Achmad Miftachul Huda (Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi, 2026)
Bank syariah di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan antara tahun 2020 hingga 2024, termasuk pandemi Covid-19, pemulihan ekonomi negara, serta dampak dari konflik Rusia dengan Ukraina yang menyebabkan inflasi dan meningkatkan biaya operasional. Situasi ini bisa memengaruhi profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS) dengan meningkatkan jumlah pembiayaan bermasalah dan mengurangi efisiensi operasional. Secara teori, profitabilitas yang diukur dengan Return on Assets (ROA) dipengaruhi oleh Non-Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR), dan rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Namun, penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang masih tidak konsisten, khususnya mengenai pengaruh NPF dan FDR terhadap ROA. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh NPF, FDR, dan BOPO terhadap ROA Bank Umum Syariah di Indonesia untuk periode 2020–2024. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif asosiatif dengan mengandalkan data sekunder berupa rasio keuangan bulanan yang diperoleh dari Statistik Perbankan Syariah OJK dengan total 60 observasi. Analisis dilakukan dengan uji asumsi klasik serta regresi linier berganda menggunakan SPSS 27. Hasil menunjukkan bahwa semua asumsi klasik terpenuhi dan menghasilkan persamaan ROA = 5,845 − 0,191NPF − 0,015FDR − 0,028BOPO. Ketiga variabel secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA (Sig. 0,000). Secara individual, NPF, FDR, dan BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA dengan tingkat signifikansi masing-masing 0,004; 0,029; dan 0,001. Model penelitian ini dapat menjelaskan 46,8% variasi ROA. Temuan ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan profitabilitas BUS, perlu ada pengelolaan yang lebih baik terhadap kualitas pembiayaan, likuiditas, dan efisiensi operasional, serta didukung oleh kebijakan pengawasan yang responsif terhadap perubahan dalam ekonomi.