PENEGAKAN SYARIAT ISLAM DALAM BIDANG EKONOMI DI INDONESIA - Ujang Syafrudin (Al-Amwal : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah, 2015)
AbstrakSecara historis Islam memang punya saham besar dalam terbentuknya negara ini. Tetapi mau ke mana arah dan sistem kebijakan negara ini, tidak selalu ditentukan oleh pemilik saham mayoritas. Juga bukan ditentukan oleh agama mayoritas penduduknya. Dan tentu saja bukan dengan bentuk negara yang kita katakansebagai negara kapitalis atau bukan kapitalis.  Semua kebijakan ekonomi di negara kita, atau mungkin malah di semua negara lebih ditentukan oleh 'the man behind the gun', yaitu orang yang sedang memerintah saat ini. Istilah mudahnya, ditentukan oleh para pejabat. Termasuk dalam masalah kebijakan ekonomi, semua ditentukan oleh para pejabat, bukan oleh sejarah masa lalu yang kini nyaris sudah dilupakan orang. Siapa yang menjabat di bidang ekonomi, monenter, perbankan, dan sejenisnya, maka mereka adalah orang-orang yang menentukan arah kebijakan ekonomi negara ini. Di zaman penguasa orde baru, Soeharto menyebut bahwa ekonomi negara kita adalah ekonomi Pancasila. Lalu ekonomi Pancasila itu apa dan bagaimana? Jawabnya kembali kepada kebijakan subjektif para pejabat yang berkuasa saat itu, tentunya di bawah kemauan Soeharto. Kata kunci: Syariat Islam, ekonomi AbstractHistorically Islam does have a large stock in the formation of this country. But where to go and the direction of state policy system, it is not always determined by the majority shareholder. Nor is it determined by the religion of the majority population. And certainly not the kind of country that we call capitalist or non-capitalist countries. All economic policy in our country, or maybe even in all over the country are determined by 'the man behind the gun', that is, those who are ruled today.  Easy terms, determined by manajer.  Including in matters of economic policy, all determined by officials and not by the past history now almost been forgotten. Who served in economics, monenter, banking, and the like, then they are the ones who determine the direction of economic  policy of this country. In the era of the New Order ruler, Suharto said that the economy of our country is the economic ideology. Then the Pancasila economy what and how? The answer back to the subjective policy officials of the ruling at the time, of course, under the will of Suharto. Keywords: Islamic Shari'a,  economics