Analisis Kritis Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 - Aan Yusuf Khunaifi; Matlani Matlani (Jurnal Ilmiah Iqra', 2019)
AbstrakPendidikan dalam suatu Negara merupakan salah satu bagian terpenting yang selalu mendapatkan perhatian yang cukup serius, pendidikan di indonesia dari waktu kewaktu  mengalami perubahan dan peningkatan secara segnifikan, segala bentuk kebijakan pendidikan akan tertuang dalam sistem pendidikan Nasional, kebijakan tersebut tidak lain merupakan hasil pemikiran dari para tokoh pendidikan dengan tujuan bagaimana sistem pendidikan nasional mampu menyatukan sebuah konsep terhadap kebutuhan masyarakat, maka pendidikan nasional secara kolektif harus mampu melakukan perubahan dengan mewujudkan bangsa yang cerdas dan bermartabat dengan berkemampuan yang luas, spiritual yang tinggi serta mempunyai akhlak yang mulia.Salah satu kebijakan pemerintah yang mendapat kritik dan penolakan oleh elemen masyarakat dan para elit pendidikan adalah UU Sisdiknas tahun 2003 yang memuat tentang sistem pendidikan Nasional, pemerintah pada saat penetapkan undang-undang nomor 20 tahun 2003 dengan serta merta tanpa mengkaji secara mendalam dengan berbagai pertimbangan, sehingga diskriminasi terhadap bangsa indonesia kerap terjadi. Indonesia memiliki asas keadilan yang  hal tersebut harus diperhatikan oleh seluruh pihak pemerintah sebagai pemimpin bangsa, namun dalam muatan UU nomor 20 tahun 2003 terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan realitas dan merugikan ke satu pihak.  Maka dengan demikian undang-undang Sisdiknas sebagai hasil pemikiran yang di tetapkan sebagai kebijakan pemerintah yang akan mengatur tertang sistem pendidikan nasional di harapkan mampu menyatu dengan masyarakat dan mempunyai prinsip keadilan tanpa diskriminasi.Kata kunci:  Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 AbstractEducation in a country is one of the most important parts that always get quite serious attention, education in Indonesia from time to time changes and increases significantly, all forms of education policy will be contained in the National education system, the policy is nothing but the result of the thoughts of the education leaders with the aim of how the national education system is able to unite a concept of the needs of the community, then the national education as a collective must be able to make changes by creating an intelligent and dignified nation with broad, high spiritual abilities and noble character.One of the government policies that have been criticized and rejected by elements of the community and the education elite is the 2003 National Education System Law which contains the National Education System, the government at the time of enacting Law number 20 of 2003, without necessarily reviewing it in depth with a variety of considerations, so that discrimination against the Indonesian nation often occurs. Indonesia has the principle of justice which must be considered by all government parties as the nation's leader, but in the content of Law number 20 of 2003 there are several things that are not in accordance with reality and are detrimental to one party. Therefore the National Education System Law as a result of thought is determined as a government policy that will regulate the national education system. It is expected to be able to unite with the community and have the principle of justice without discrimination.Keywords:   Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003