Implementasi Konsep Regenerative Tourism dalam Upaya Mitigasi Kerusakan Pantai di Kawasan Wisata Sungai Suci Kabupaten Bengkulu Tengah - Duwi Susanti; Henny Aprianty; Hernowo Novi Yanto (Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research, 2026)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi kerusakan lingkungan di kawasan wisata Pantai Sungai Suci Kabupaten Bengkulu Tengah serta mengkaji implementasi konsep regenerative tourism sebagai upaya mitigasi kerusakan pantai. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis implementasi kebijakan dilakukan menggunakan model Merilee S. Grindle yang mencakup dimensi isi kebijakan (content of policy) dan konteks implementasi (context of implementation). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pantai Sungai Suci menghadapi tiga bentuk kerusakan utama, yaitu abrasi pantai akibat hantaman langsung ombak Samudra Hindia (15 km pantai Bengkulu Tengah terdampak abrasi), penumpukan sampah wisata yang meningkat seiring lonjakan kunjungan (puncak April 18% dan Desember 14% dari total kunjungan 2025), serta kerusakan vegetasi pesisir akibat aktivitas wisata yang belum sepenuhnya terkendali. Implementasi regenerative tourism di kawasan ini dilakukan melalui lima pilar, yaitu konservasi lingkungan dan rehabilitasi vegetasi pantai, pengelolaan sampah berkelanjutan, keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat lokal, edukasi wisatawan, serta pengelolaan wisata berkelanjutan berbasis fasilitas ramah lingkungan. Analisis model Grindle menunjukkan bahwa implementasi didukung oleh partisipasi aktif masyarakat, potensi alam yang kuat, dan kolaborasi multi-pihak, namun terhambat oleh keterbatasan anggaran konservasi, belum adanya regulasi desa yang spesifik mengatur regenerative tourism, dan konsistensi pengawasan yang masih lemah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa regenerative tourism secara bertahap berhasil meningkatkan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal, meskipun masih memerlukan penguatan kelembagaan dan alokasi pendanaan yang lebih terstruktur