Collaborative Governance Dalam Pembangunan Desa Di Desa Puspasari Kecamatan Puspahiang Kabupaten Tasikmalaya - Ambarani Ambarani; Beni Hartanto; Nidia Rismania Dewi (Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research, 2026)
Latar belakang penelitian ini adalah belum optimalnya pelaksanaan collaborative governance dalam pembangunan Desa Puspasari, Kecamatan Puspahiang, Kabupaten Tasikmalaya. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan yang belum berjalan secara maksimal, partisipasi masyarakat yang masih terbatas, serta belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap program pembangunan, khususnya pada pemanfaatan lahan carik dan pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) lapang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan collaborative governance dalam pembangunan Desa Puspasari berdasarkan lima dimensi yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash, yaitu face to face dialogue, trust building, commitment to process, shared understanding, dan intermediate outcomes. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan collaborative governance telah berlangsung cukup efektif. Dialog antarpemangku kepentingan dilaksanakan melalui musyawarah desa dan forum kemasyarakatan, kepercayaan serta komitmen dalam proses kolaborasi telah terbangun dengan baik, dan kolaborasi menghasilkan pemanfaatan lahan carik yang lebih produktif serta pembangunan TPT lapang yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Meskipun demikian, partisipasi masyarakat, koordinasi antarpihak, dan kesamaan pemahaman terhadap tujuan program masih perlu ditingkatkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan collaborative governance telah memenuhi lima dimensi kolaborasi menurut Ansell dan Gash, namun penguatan sosialisasi, koordinasi, dan pemberdayaan masyarakat tetap diperlukan agar pembangunan desa berlangsung lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.